KTTJM Sumut Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan dengan PT SSL dan PT SRL

- Rabu, 05 Oktober 2022 17:15 WIB
KTTJM Sumut Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan  dengan PT SSL dan PT SRL
KTTJM melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut. - (Foto: bulat.co.id/Kristianto Naku)

bulat.co.id – Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut menuntut penyelesaian konflik tenurial dengan PT Sumatera Sylvia Lestari (PT SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL), Rabu (5/10/2022) pukul 12.30 WIB.

Aksi massa yang terdiri dari himpunan KTTJM sebagian besar berasal dari Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Aksi ini dilakukan bersama Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR Sumut), organisasi masyarakat Sipil, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, Komisi Pemilihan Raya (KPR) Sumut, dan Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Medan.

Tekanan massa aksi dilakukan dalam rangka mengawal undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sumut yang akan akan mempertemukan Perwakilan KTTJM dan Para Stakeholder terkait antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan Sumut, Pemerintah Padang Lawas, Perusahaan, Planologi dan KLHK, Polda Sumut, dan PT SSL dan PT SRL.

Menurut salah satu orator aksi massa Nur Asyifah, kelompok tani selama ini mengalami kerugian karena lahannya dicaplok oleh pihak tertentu. Lahan kerja petani Padang Lawas sengaja diambil untuk dijadikan proyek tertentu.

“Bagaimana masyarakat Indonesia bisa mewujudkan pangan yang baik kalau tanah atau lahannya diambil oleh pihak tertentu. Modal yang seharusnya diberikan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat tani,” kata Nur Asyifah, Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (5/10/2022).

Aksi KTTJM dikabarkan akan terus berlanjut hingga pihak DPRD Sumut melakukan dialog dan pihaknya diundang untuk melakukan RDP. KTTJM yang hadir dalam aksi terdiri dari 150 kepala keluarga. 

(KN)

Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru