bulat.co.id - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi sangat mengapresiasi tumbuhnya pers di daerah. Edy Rahmayadi menilai, pers tidak boleh dibungkam. Salah satu peran pers adalah mengkritik kebijakan, namun bukan bersifat sentimen apalagi tendensius.
“Saya termasuk tipe yang tidak alergi terhadap kritik, tapi saya kecewa bila kritik dilandasi oleh kepentingan, sentimen pribadi dan tendensius," ujar Edy Rahmayadi.
Hal ini dinyatakan Gubsu Edy Rahmayadi ketika menerima kunjungan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (9/11/2022).
Edy Rahmayadi menyatakan pers wajib dipelihara oleh negara, karena pers awal terwujudnya Indonesia merdeka.
"Jadi negara ini merdeka tidak hanya karena senjata, tapi juga karena penanya wartawan yang menyuarakan api perjuangan untuk Indonesia merdeka," tegas Edy.
Sebagai mantan Pangkostrad, Edy menyebut, sesungguhnya intel yang paling tinggi itu pers. Pers bisa membuka sesuatu yang belum diketahui publik.
"Karenanya pers jangan dikerdilkan, apalagi dikerdilkan karena kepentingan. Pers harus berdiri dan berbuat untuk kepentingan rakyat. Kembalikan pers ke hati rakyat," tanbahnya.
Tagline Hari Pers Nasional
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari hadir ke Kota Medan bersama beberapa pengurus PWI Pusat untuk memantapkan program Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Sumut pada Februari 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Atal S Depari menyatakan, tagline HPN di Sumut pada 9 Februari 2023 adalah "Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat" dan akan mengeluarkan Deklarasi Medan di momen HPN tersebut.
Edy Rahmayadi sendiri sangat mendukung kegiatan HPN di Sumut, dengan harapan pertemuan nasional para jurnalis dapat memberikan buah pikiran, gagasan yang dapat memberi manfaat bagi daerah maupun pusat. (Red)
