bulat.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk lebih mengutamakan dialog dengan masyarakat terkait permasalahan lahan dan persoalan lainnya di Kabupaten Simalungun dan Pematangan Siantar.
Politisi Nasdem itu menekankan agar hasil dialog juga dapat diterima kedua belah pihak antara PTPN dan masyarakat.
Permasalahan dan persoalan tanah antara 147 KK di Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun dengan PTPN IV serta di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Pematang Siantar dengan PTPN III menjadi perhatian Martin setelah mendapat laporan dan pengaduan masyarakat.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Dirut Holding PTPN III (Mohammad Abdul Ghani) Dan hasil komunikasi kita telah sepakat agar lebih diutamakan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat serta pemangku kebijakan," terang Martin, Kamis (20/10/2022) pagi melalui Whatsapp.
Terkait masih adanya tindakan dari pihak perkebunan yang mengakibatkan seringnya terjadi konflik dengan masyarakat, ketua DPP Partai NasDem ini juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh kembali terjadi.
"Alat berat dan segala tindakan yang dapat menimbulkan konflik tidak boleh lagi terjadi. Itu sudah kesepakatan komunikasi kita. Dan jajaran (PTPN) yang di bawah juga harus ikuti perintah pak Dirut. Saya akan terus memantau ini," tegas Martin.
Lanjut Martin, dengan adanya dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan semua dapat jelas dan terang. Sehingga tidak terjadi.
"PTPN silahkan undang masyarakat, undang pemerintah daerah dan juga BPN. Duduk bersama dan sampaikan semua yang menjadi permasalahan. Sehingga terang dan jelas semua. Kemudian cari solusi terbaik," lanjut Martin.
Terkait permasalahan PTPN IV dengan masyarakat Sidamanik, Simalungun yang menolak konversi Teh menjadi Sawit, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut II ini juga hal yang sama dilakukan, yaitu dialog dan duduk bersama.
"Saya dan Pak Dirut Holding sudah sepakat terkait permasalahan yang ada di Simalungun dan Pematang Siantar, agar semuanya diutamakan dialog. Jangan ada tindakan di bawah yang dapat menimbulkan kegaduhan," pungkas Martin. (ES)
