bulat.co.id - Masyarakat Simalungun yang tergabung dalam wadah Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (6/9/2022) pukul 10.00 Wib.
FPPR mengaku kecewa dengan kepemimpinan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga. Atas kekecewaan itu, pemuda raya menyuarakan tuntutannya dengan cara berorasi di Kantor Bupati Simalungun dan Kantor DPRD Simalungun.
Ada 7 poin tuntutan yang disampaikan FPPR dalam aksi unjuk rasa itu yakni meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera merealisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) di Simalungun.
Kemudian, menuntut direalisasikannya program Kartu Sikerja, penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Simalungun supaya dikaji ulang, pengangkatan jajaran Direksi PDAM Tirta Lihou agar ditinjau kembali.
FPPR juga menilai penggunaan anggaran tidak sesuai sasaran, program "haroan bolon" atau gotong royong disebut sebagai pencitraan untuk meraih rekor MURI.
Poin terakhir yang menjadi statemen FPPR disebutkan pembangunan infrastruktur masih minim menyebabkan tidak ada perubahan yang signifikan.
Kehadiran FPPR itu diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Simalungun, Arifin Nainggolan didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Adnadi Girsang.
Menurut Arifin, Bupati Simalungun sedang berada di Medan, sehingga diwakilkan untuk berdialog dengan pengunjuk rasa.
"Kami menghargai aspirasi FPPR. Sebanyak 7 poin tuntutan akan ditampung dan akan disampaikan kepada pimpinan," kata Arifin.
Namun, kelompok massa kecewa karena tidak bertemu langsung dengan Bupati Simalungun. Mereka bertekad akan kembali melakukan aksi serupa.
"Dalam (tenggang) waktu satu minggu, kami akan datang lagi," kata Koordinator Aksi, Gullit Saragih. Kelompok massa kemudian membubarkan diri.
(ES)
