bulat.co.id - Polri, TNI hingga Kejaksaan membantah rekaman audio diduga berisi percakapan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari
Batubara, untuk bahu membahu memenangkan
Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar menegaskan Forkopimda
Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana rekaman percakapan yang bocor dan beredar di media sosial tersebut.
"Forkopimda
Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang viral di media sosial. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya," kata Nugraha kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/1).
Rekaman audio tersebut diunggah Nasional Corruption Watch pada Sabtu (13/1), disebut diduga berisi perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari
Batubara.
Rekaman itu berisi percakapan dugaan kongkalikong untuk mendukung calon presiden nomor urut 2,
Prabowo-Gibran.
"Ya per kecamatan aja itu. Ya tambah-tambah lah, jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama," kata salah satu sosok dalam rekaman yang diterima CNNINdonesia.com tersebut.
"Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apa pun, menangkan 02 di desa masing-masing," lanjut suara tersebut.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan memastikan bahwa video yang berisi pembicaraan itu hoaks.
"Postingan di medsos itu dipastikan hoaks. Pimpinan sudah mengklarifikasi hal itu ke pak Kajari (
Batubara Amru Siregar). Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut," ungkapnya.
Kejaksaan Agung pun langsung klarifikasi. Mereka membantah percakapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Batubara, Sumatera Utara, Amru Siregar dengan Kapolres Batu Bara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb mengenai kongkalikong dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan suara dalam video viral itu bukan suara dari Kapolres
Batubara maupun Forkompinda.
"Suara-suara itu bukan suara Kapolres atau Forkopimda. Nanti jam 1 kapolres, dandim, kajari akan prescon menjelaskan," terangnya.
Pakai Dana Desa buat 02
Video percakapan itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1).
"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di
Batubara," tulis akun tersebut.
Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya.
Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.
"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka," sebutnya.
Pihak yang memberikan arahan dalam percakapan itu juga menambahkan tidak akan ada pemeriksaan terkait Pilpres 2024 asalkan komitmen memenangkan pasangan capres-cawapres sesuai rencana.
"Dan ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Karena itu sudah komitmen tadi. Tidak ada pemeriksaan tapi dengan catatan ya kita pun harus komitmen juga lah. Jangan nanti macam tahun tahun kemarin. Siram siram katanya. Siram 10 masuk 40. Kalah juga kalah ya tak disiram," urainya
Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Diapari Lubis saat dikonfirmasi CNN Indonesia mengaku sudah mendengar kabar viral itu. Dia sudah memerintahkan jajaran Bawaslu
Batubara untuk melakukan penelusuran awal.
"Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu
Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," ungkapnya.
Aswin menambahkan saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu
Batubara. Hasil penelusuran dari Bawaslu, kata dia, akan dikaji kembali.
"Saya sampaikan ke Bawaslu
Batubara agar membuat laporan hasil pengawasan terkait hal itu dan lakukan penelusuran dan kajian. Perkembangan selanjutnya kami juga sedang menunggu," paparnya.
