bulat.co.id -JAKARTA | Opsi mengenai jadwal pendaftaran pasangan
calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 telah
dibahas oleh Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI,
dan DKPP RI.
Dalam rapat itu, telah disetujui bersama bahwa
pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden berlangsung pada 19-25
Oktober 2023. Rapat konsultasi tersebut digelar Komisi II DPR RI, di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Rabu (20/9) malam.
Baca Juga :Prabowo Kemungkinan Laporkan Penyebar Isu Dirinya Tampar Wamentan
"Jadi 19 sampai 25 Oktober kita sepakat ya? Oke," kata Ketua Komisi
II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin jalannya rapat.
Pertanyaan itu lantas dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi II DPR yang
hadir, termasuk Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan
Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. "Sangat setuju," kata
Bahtiar.
Sebelumnya, pertanyaan persetujuan tersebut diajukan terhadap dua opsi usulan
KPU terkait jadwal pendaftaran capres-cawapres yakni 19-25 Oktober 2023 atau
10-16 Oktober 2023.
Selain rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang memuat jadwal pendaftaran capres-cawapres, rapat tersebut juga
menyepakati dua rancangan PKPU lainnya, yakni rancangan PKPU tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan rancangan PKPU tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Baca Juga :Bawaslu Binjai">Pisah Sambut Komisioner Bawaslu Binjai
Kemudian, rapat menyetujui pula dua rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu
(Perbawaslu), yakni rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan, Pengadaan, dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, serta rancangan
Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
Selanjutnya, rapat juga menyetujui dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, yakni rancangan Peraturan DKPP RI tentang
Naskah Dinas, serta rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tenaga Ahli DKPP.
"Dengan catatan agar KPU RI, Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan
dari anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP RI,"
jelas butir kesimpulan rapat. (dhan/ant)
