bulat.co.id -
SIDIMPUAN IPj Gubernur Sumatera Utara (Sumut),
Agus Fatoni, mendapatkan apresiasi langsung dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Menurut Karnavian, Fatoni berhasil menuntaskan persoalan dana dan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Hal tersebut diucapkan Karnavian saat Rakor Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Regale Internasional Convention Center, Medan, Selasa (9/7/2024).
Pemprov Sumut mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar dan TNI sebesar Rp 22 miliar. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga secara keseluruhan telah merealisasikan NPHD.
Karnavian menegaskan bahwa tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), dalam pelaksanaan Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran agar Pilkada dapat diselenggarakan dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lain seperti gudang, kantor, dan distribusi logistik.
Karnavian juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumut memiliki jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Daerah untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Pj Gubsu Agus Fatoni menyampaikan bahwa Pemprov Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan telah merealisasikan 100% dana hibah untuk kegiatan tersebut. "Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni.
H Timur Tumanggor, selaku Pj Wali Kota Padangsidimpuan, melalui Diskominfo Kota Padangsidimpuan, menyatakan bahwa Pemko Padangsidimpuan siap menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. "Kita akan selalu bersinergi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan pihak lainnya agar Pilkada ini berjalan dengan lancar, aman, dan sukses," ujar H Timur.
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan pejabat lainnya.
