bulat.co.id -JAKARTA | Partai Demokrat tetap berada di tangan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu setelah Peninjauan Kembali (PK) yang
diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung (MA), Kamis (10/8).
Pengajuan PK yang disampaikan Moeldoko terdaftar dengan nomor perkara 128
PK/TUN/2023. Adapun anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah
Bangun. "Panitera Pengganti Adi Irawan," demikian bunyi sirus resmi
MA tersebut.
Baca Juga :Tiga Parpol di Kota Binjai Dominan Lakukan Perbaikan Berkas Bacaleg
Di kasus ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak yang digugat oleh
kubu Moeldoko.
PK ini berawal setelah Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat lewat
KLB di Deli Serdang. Namun pendaftaran kepengurusannya ditolak Menkumham.
Moeldoko lalu menggugat AD/ART PD dengan Ketum AHY yang disahkan Menkumham ke
PTUN Jakarta. Gugatan Moeldoko itu kalah di tingkat pertama, banding, dan
kasasi. Moeldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK.
Di sisi lain, AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang
ditempuh Kepala KSP Moeldoko dalam merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat.
Termasuk upaya peninjauan kembali (PK) yang belakangan ini ditempuh pihak
Moeldoko.
Baca Juga :Soal Pengumuman Cawapres Anies, Demokrat-Surya Paloh Beda Pendapat
"Kemudian dari sedikit pertanyaan bagaimana Demokrat yang masih terus
diganggu, kami memang terus menghadapi yang saat ini sedang dilakukan, yaitu
upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh KSP Moeldoko," kata AHY.
(dhan/dtk)