bulat.co.id - Aparat Pengawas Internal Pemerintah (
APIP) memiliki peran penting dalam menyukseskan jalannya
pembangunan daerah. Dengan adanya
APIP, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, usai mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengawasan Intern tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (22/5).
"APIP ini memastikan APBD digunakan dengan baik dan tepat sasaran, kebocoran anggaran dapat dihindari, sehingga pembangunan pun dapat dijalankan dengan baik, kesejahteraan rakyat pun terwujud," kata Hassanudin.
Hassanudin memaparkan, beberapa capaian area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) di antaranya pengawasan APIP 93,54%, manajemen ASN 95,75%, optimasi pajak daerah 83,15% dan lainnya. Hassanudin akan terus mendorong peningkatan area intervensi tersebut.
"Seperti yang disampaikan Presiden pada pembukaan Rakor tadi, tuntutan ke depan akan semakin tinggi, untuk itu kita pemerintah juga akan terus meningkatkan pelayanan kita," kata Hassanudin, didampingi Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, dan Plh Kepala Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, saat pembukaan Rakor mengatakan keberadaan APIP mesti memberikan solusi dan melakukan pencegahan.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan BPKP dan pengawas internal bertugas tidak untuk mencari kesalahan, justru mencegah penyimpangan. Untuk itu, BPKP atau pengawas internal memberikan arahan yang benar mengenai tuntunan.
Jokowi meminta BPKP atau APIP untuk mengutamakan out come atau manfaat yang maksimal untuk masyarakat untuk menjadi pembangunan kisa semakin hari semakin berkualitas.
"Ibaratkan gerbong kereta, BPKP berkontribusi membangun relnya. Lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas," kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, pengawas internal tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. "Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokonya ini tidak, bukan itu. Kalau itu terjadi ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita pengen kereta cepat sampai tujuan," kata Jokowi.
