bulat.co.id -JAKARTA | Untuk merespons kecenderungan kenaikan
tren sebaran isu hoaks menjelang Pemilu 2024, Kementerian Kominfo melakukan
langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir.
Budi Arie menuturkan, di tingkat hulu, Kementerian Kominfo akan berfokus pada
peningkatan literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Baca Juga :337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor
Pihaknya meluncurkan kampanye edukasi dan sosialisasi anti-hoaks melalui
Gerakan Nasional Literasi Digital, dengan tujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap bahaya hoaks dan memberikan keterampilan dalam
mengidentifikasi informasi palsu.
Di tingkat menengah, Kementerian Kominfo menerbitkan klarifikasi mengenai
isu-isu hoaks yang beredar terkait Pemilu. Mereka juga bekerja sama dengan
platform digital untuk melakukan debunking, yaitu membuktikan ketidakbenaran
isu tersebut.
Selain itu, Kementerian Kominfo telah mengambil tindakan penghapusan konten
hoaks yang berkaitan dengan pemilu dan memutuskan akses ke situs web yang
menyebarkan hoaks pemilu.
Adapun pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data dan
informasi kepada Bareskrim Polri dalam upaya mendukung penegakan hukum terhadap
pembuat dan penyebaran isu-isu hoaks terkait Pemilu.
"Pemilu damai harus diupayakan oleh kita semua karena potensi kekacauan
informasi terus membayangi," ucap Budi Arie.
Baca Juga :Kabag Pemberitaan KPK: Ponsel Pimpinan dan Pegawai Diretas
Budi Arie mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan Pemilu damai
di tahun 2024. Dia menyoroti masalah serius yang dihadapi pada pemilu
sebelumnya, terutama terkait isu-isu hoaks yang telah menyebabkan kekacauan
informasi.
Pada pemilu 2019, Kementerian Kominfo mencatat lebih dari 928 isu hoaks yang
beredar. Pada periode Januari 2023 hingga September 2023, telah terdeteksi 152
isu hoaks, meningkat dari 51 isu hoaks di tahun 2022. "Sehingga total isu
hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1471 isu hoaks," ucap
Budi Arie.
Lebih lanjut Budi Arie mengatakan bahwa antisipasi
terhadap informasi yang meresahkan selama Pemilu sangat penting, mengingat
berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan, seperti polarisasi masyarakat,
penurunan kepercayaan terhadap demokrasi, dan instabilitas politik.
Oleh karena itu, kata dia, penanganan hoaks dan disinformasi pada pemilu
mendatang harus dilakukan secara intensif untuk menjaga kualitas demokrasi di
Tanah Air.
Budi Arie juga menekankan pentingnya partisipasi yang sehat dan bermoral dalam
proses demokrasi. Dia mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang
sehat agar Pemilu damai 2024 bisa menjadi pesta rakyat yang membanggakan.
"Demokrasi hanya akan bisa berjalan dengan baik dengan partisipasi yang
sehat dan bermoral. Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk
mewujudkan dan menghadirkan pemilu damai 2024," pungkas Menteri Budi.
(dhan/ant)
