Harun Kecewa, Karena Ada Oknum PNS Tak Netral di Pilkada Madina 2024.

Dedi S - Minggu, 20 Oktober 2024 21:30 WIB
Harun Kecewa, Karena Ada Oknum PNS Tak Netral di Pilkada Madina 2024.
Harun Mustafa Nasution, Calon Bupati Madina nomor urut 1, didampingi oleh Erwin Efendi Lubis ketika memberikan keterangan pers usai menyaksikan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kantor DPC Gerindra Madina, Minggu (20/10/2024).
bulat.co.id -Calon Bupati Mandailing Natal Nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution menilai Pemilihan Kepala Daerah yang semestinya riang gembira ternyata ada hal hal yang membuatnya tidak riang gembira.

Hal ini dikatakannya usai nonton bareng pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Posko Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) jalan willem Iskander, Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan Minggu (20/10/2024).

"Adanya oknum oknum pemerintah yang melakukan intimidasi ke warga dan kampanye diam diam oknum oknum pegawai itu jelas membuat pesta demokrasi tidak lagi riang gembira, ini jelas kita harap ada tindakan dari Pimpinan DPRD Madina dan Partai Pengusung" ungkap Harun Mustafa Nasution.

Harun Mustafa Nasution memastikan tim nya akan melakukan pengumpulan bukti yang akurat untuk dilaporkan ke Bawaslu termasuk keterlibatan oknum ASN yang melakukan intimidasi ke warga.




Menanggapi hal itu, Erwin Efendi Lubis selaku Ketua Partai Gerindra Madina dan Partai Pengusung Paslon 1 Harun -Ichwan mengatakan, semestinya tidak boleh ada intimidasi dari pihak manapun karena ini adalah kontestasi yang ilegal dan tidak boleh ada yang merasa lebih hebat.

"Kalau paslon nya merasa hebat, tunjukkan saja ide dan gagasan yang hebat, kontestasi kan hanya dua harusnya bermain fair, jangan black champion jangan lempar batu sembunyi tangan," jelas Erwin Lubis.

Ia dan tim akan melakukan perlawanan dengan mengawal proses pengaduan ke Bawaslu nanti.

Menanggapi netralitas ASN, Sobir Lubis mantan Anggota KPU Madina mengatakan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

"Netralitas ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, " jelas Sobir Lubis.

Penulis
: Reza
Editor
: Dedi S
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru