bulat.co.id - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai film dokumenter
Dirty Vote sebagai fakta.Ia menyesalkan pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menyebut sebagai fitnah.
Menurutnya, pernyataan Habiburokhman itu tak mencerminkan dukungan terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Todung menyebut apa yang disampaikan ketiga pakar hukum tata negara dalam film
Dirty Vote kebanyakan adalah fakta yang kebanyakan sudah diberitakan.
"Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik," ujar Todung di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2024).
Todung menilai kritikan kepada jalannya suatu sistem seperti pelaksanaan Pemilu adalah hal yang wajar. Seharusnya pihak manapun yang tak setuju tak perlu sampai melapor ke kepolisian.
"Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran," kata Todung.
Terkait tuduhan dalam film
Dirty Vote, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memang melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah.
Dengan demikian, ia meyakini masyarakat akan mulai beralih dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu," pungkasnya.
"Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang," pungkas Hasto.
Film dokumenter berjudul
Dirty Vote yang mengungkap desain kecurangan
Pemilu 2024. (tangkapan layar)
Film dokumenter berjudul
Dirty Vote yang mengungkap desain kecurangan
Pemilu 2024. (tangkapan layar)
Film
Dirty Vote
Sebelumnya, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap serangkaian kecurangan
Pemilu 2024 lewat sebuah karya film dokumenter berjudul
Dirty Vote. Film dokumenter eksplanatori yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut resmi dirilis Minggu (11/2/2024) hari ini.
Dalam film tersebut Zainal Arifin, Susanti Bivitri, dan Feri Amsari berperan menerangkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Penjelasan ketiga ahli hukum dalam film dokumenter tersebut dilandasi atas sejumlah fakta dan data yang mereka miliki. Kemudian bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
