bulat.co.id, Labuan Bajo -Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat dari Partai Nasional Demokrat [NasDem], Alfridus Ndarung, S. Fil menyinggung Political Will atau kemampuan politik seorang bupati dalam membangun daerah.
Hal itu dikatakan Frid, sapaan akrab anggota DPRD dari dapil 3 itu saat menyampaikan statement dalam diskusi Pembahasan Ranperda Pengembangan Pangan Lokal dengan para stake holder. Jumat, [21/3] siang di ruang internal dewan setempat.
Dalam pandangannya sebagai anggota Bapemperda DPRD Manggarai Barat, Frid mengutarakan tanggung jawab pemerintah dalam memaksimalkan potensi pangan lokal.
Menurut Frid, 90 persen masyarakat Manggarai Barat berprofesi sebagai petani. Namun, angka itu menurut Frid tidak berbanding dengan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.
Hal itu kata Frid karena minimnya perhatian pemerintah dalam hal ini dinas pertanian akan kualitas produksi pertanian.
"Labuan Bajo merupakan kota pariwisata bali keduanya Indonesia, berpredikat sebagai kota pariwisata super prioritas. Teman teman PHRI mensuplai data bahwa, 90 persen yang mensuplai kebutuhan pasar di wilayah Manggarai Barat pada umumnya didatangkan dari luar," katanya.
Di tengah kondisi seperti ini, kata Frid para petani diharapkan bisa memenuhi, setidaknya 30 persen kebutuhan pasar domestik dan sampai bisa memenuhi kebutuhan hotel dan restoran.
"Terkait hal ini, ini pekerjaannya siapa untuk mengatasi hal ini. Saya pikir yang pertama sekali kita mendorong para petani dengan pola kebijakan yang efektif, yang berdampak pada petani itu bisa mampu menjawabi kebutuhan kebutuhan pasar itu," tuturnya.
Frid juga mengatakan bahwa masih banyaknya program pemerintah yang asal ada.
"Pola pola bantuan yang dipertanyakan seperti Alsintan yang hanya sekadar sekadar begitu, itu kan belum memberi dampak yang kuat terutama di hortikultura," ungkapnya.
Sampai saat ini, lanjut Frid, pola kerja pemerintah belum maksimal. "Istilahnya kan program program yang dirancang, yang dikonsepkan itu belum berdampak pada petani itu punya kemampuan," lanjutnya.
"Saya pikir, dinas pertanian selama ini kerjanya normatif normatif saja. Belum sampai pada petani petani itu menjadi petani modern yang mampu menjawabi kebutuhan pasar," tegasnya.
Bagi Frid, Political Will Pemerintah harus dioptimalkan lagi.
"Dikonsepkan diperiode kedua ini Mabar Bangkit, Mabar Semakin Mantap. Kalau diperiode pertama kan, pemerintah fokus di infrastruktur. Periode kedua ini harus digenjotkan lagi pemberdayaan manusianya," tegasnya.
Frid berharap dengan adanya Perda Pangan Lokal yang sedang digodok oleh Bapemperda DPRD Manggarai Barat, apa yang dikeluhkan oleh para petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM dapat diatasi.
Dia meminta, setelah Perda ini terbentuk harus ada Perbub-nya sehingga dapat diimplementasi dengan baik.
