bulat.co.id -Komentar politikus
PSI Ade Armando yang menyinggung model kepemimpinan Sultan di
Yogyakarta menuai kecaman.
BEM UI menilai
Ade Armando harus belajar lagi karena tak paham konstitusi, hukum dan demokrasi.
Isu ini bermula dari aksi BEM UGM dan BEM UI di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Kota Yogyakarta, Rabu (29/11) sore.
Mereka menggelar 'Mimbar Rakyat' dan menyuarakan matinya demokrasi. Selain itu persoalan rekayasa hukum hingga munculnya politik dinasti jadi sorotan.
Sejurus kemudian, Ade Armando menanggapi aksi BEM UGM dan BEM UI di Yogyakarta. Tempat aksi itu digelar ada di wilayah yang menurutnya menerapkan politik dinasti.
"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," tulis Ade ARmando di akun X-nya, Minggu (3/12).
Isu ini menyulut perhatian publik. Ade Armando kemudian meminta maaf lewat akun X pada Senin (4/12/2023) hari ini.
"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.
Tanggapan BEM UI
BEM UI menyayangkan pernyataan Ade Armando yang menyinggung epemimpinan di Yogyakarta.
"Menurut saya, Bang Ade Armando perlu belajar lagi. Sebagai seorang pakar komunikasi, pernyataannya kemarin jelas tidak menunjukkan kepakarannya. Ia harusnya paham akan konstitusi, hukum, dan demokrasi terlebih dahulu sebelum berbicara," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).
Wilayah Provinsi Yogyakarta memang tidak ada Pemilu Gubernur. Gubernur Yogyakarta dijabat oleh Sri Sultan HB X yang notabene juga raja Kesultanan Yogyakarta.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menghargai keistimewaan Yogyakarta. Eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa merupakan kesepakatan pendiri negeri ini dan sudah tertuang dalam undang-undang.
"Saya rasa semua hal di atas sudah menggambarkan mengapa kekhususan yang hari ini Yogya alami berbeda dengan politik dinasti yang kami tentang," kata dia.
Melki menjelaskan, politik dinasti di tataran nasional saat ini yang dikritik BEM UI dkk. Politik dinasti yang muncul dengan cara-cara inkonstitutional lewat putusan MK soal syarat usia minimal capres-cawapres.
"Proses politik dinasti yang hari ini kita saksikan jelas sangat berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum," kata Melki.
Menurut BEM UI, tanggapan Ade Armando terhadap aksi BEM UI dan BEM UGM berpotensi menyulut kemarahan orang-orang. BEM UI menyayangkan pernyataan Ade Armando.
Namun BEM UI menghargai Ade Armando. Melki juga menyinggung soal tindak kekerasan yang pernah dialami Ade karena pernyataannya yang kerap bikin pihak lain tersinggung.
"Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun," kata Melki.
