bulat.co.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan masyarakat jangan berlarut-larut tenggelam dalam polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Lebih baik, masyarakat berfokus untuk mulai memikirkan sumber daya atau bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di masa depan.
“Saya tidak berbicara angka, tetapi harga BBM naik turun itu sudah biasa. Kenapa kok naik? Ini terjadi karena produktivitas migas dalam negeri kita turun. Sejumlah besar produk migas kita ini berasal dari impor. Jadi harga BBM di Indonesia sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga dunia,” kata Moeldoko, Senin (12/9/2022).
Walaupun begitu, Purnawirawan Panglima TNI ini meyakini masyarakat sudah paham dan bijak dalam menyikapi isu kenaikan harga BBM ini.
“Sebenarnya masyarakat sudah paham. Jadi jangan dilihat isu kenaikan harga BBM-nya saja, mulailah berpikir tentang alternatif dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mengatasi krisis ini,” ujar Moeldoko, dilansir beritasatu.com.
“Misalnya, sejak saya masih menjadi Letnan Jenderal di Lemhanas, saya sudah berpikir bahwa baterai adalah masa depan, masa depan adalah baterai. Gagasan ini terus saya pelihara dan kembangkan, karena bukan tidak mungkin kita akan segera beralih ke mobil listrik untuk mengurangi konsumsi BBM,” lanjut Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko juga mengagumi sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berani mengambil kebijakan, termasuk kebijakan pengalihan subsidi ini. Namun sayangnya banyak yang salah menafsirkan kebijakan Presiden.
“Saya melihat sendiri bagaimana keputusan-keputusan yang beliau ambil itu penuh dengan resiko, tapi beliau jalan terus. Presiden tetap ambil keputusan itu untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar,” ungkap Moeldoko.
Seperti diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga tiga jenis BBM (Pertalite, Solar dan Pertamax) mulai Sabtu (3/9/2022). Presiden Jokowi menegaskan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan terus diperkirakan mengalami kenaikan.
Demi meminimalisir dampak ketidakpastian global ini dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pun mengalihkan subsidi bahan bakar minyak murah untuk penyediaan bantuan sosial bagi kelompok ekonomi rentan dan miskin. (Red)
