Kemudian, Mathur
Husyairi juga mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa melakukan
upaya penganggaran untuk menjawab keresahan masyarakat dengan memberikan kain
seragam gratis pada tahun ajaran 2024-2025.
"Bukan sebaliknya malah membuat kebijakan
seperti menonaktifkan kepala sekolah yang sebenarnya hanya menjalankan
kebijakan seragam. Termasuk menakut-nakuti kacabdin kacabdin yang ada," jelas
Mathur.
Baca Juga :Proyek Pelebaran Jalan Bikin Macet, Wagub Jatim Turun Ke Lapangan
Lebih jauh dikatakan Mathur, tidak ada salahnya jika
Gubernur Jatim mengambil kebijakan untuk menjawab keresahan masyarakat dengan
menyediakan seragam gratis dibiayai APBD Jatim.
"Kenapa Silpa yang besar itu tidak kita manfaatkan
untuk menuntaskan pendidikan gratis berkualitas (tistas) yang digembargemborkan
gubernur selama ini, dengan penyediaan seragam gratis untuk siswa SMA-SMK,"
pinta Mathur.
Apalagi lanjut politikus asal Bangkalan Madura itu,
saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan KUA-PPAS 2024. Maka tidak salah
bila seragam gratis dialokasikan pada tahun anggaran 2024 sebagai jawaban atas
kekhilafan pemprov yang mengakibatkan muncul kasus "bisnis" seragam sekolah
tahun 2023 ini.
"Saya siap
untuk memasukkan usulan seragam gratis ini di Banggar DPRD Jatim. Dinas
pendidikan saya minta juga untuk merubah usulan anggarannya dengan mengajukan
seragam gratis," pungkasnya.
Dalam hearing yang digelar di ruang rapat Komisi E
DPRD Jatim pada Senin (31/7/2023), anggota dewan terus mengejar penjelasan
Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim, Aries Agung Paiwei terkait persoalan
PPDB dan mahalnya harga seragam sekolah untuk siswa baru di beberapa SMA/SMK di
Jatim. (dhan//bs)