bulat.co.id -
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mencatat realisasi
belanja
negarahingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 1.005 triliun. Angka ini
terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 714,6 triliun dan transfer ke
daerah sebesar Rp 290,3 triliun.
"Secara tahunan belanja negara
tumbuh 9,3%, sedangkan belanja pemerintah pusat tumbuh 9,3% dan transfer ke
daerah tumbuh 2,1%," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam
konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) Juni 2023 yang berlangsung secara
virtual pada Senin (26/6/23).
Baca Juga :Mahfud MD Diperintahkan Dalami Aktivitas Ponpes Al Zaytun
Belanja pemerintah pusat Rp 714,6
triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Realisasi
belanja K/L hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 326,2 triliun atau 32,6% dari target
APBN. Dana ini digunakan untuk bantuan operasional sekolah , Pusat Investasi
Pemerintah (PIP), penyaluran program keluarga harapan, dan kartu sembako,
penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; bantuan bencana; dan pembangunan
infrastruktur.
"Utamanya dimanfaatkan untuk
penyaluran berbagai bansos dan untuk beberapa bantuan pembangunan
infrastruktur," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga :Ini Daftar Enam Kapolres di Sumut yang Diganti
Realisasi belanja non K/L mencapai
Rp 388,4 triliun atau 31,2% dari target APBN. Anggaran ini digunakan untuk
pembayaran manfaat pensiun; pembayaran kompensasi energi; penyaluran subsidi. "Terutama
untuk pembayaran kompensasi dan subsidi dari pertamina dan PLN yang dinikmati
masyarakat karena pemerintah masih memberikan subsidi bagi masyarakat," kata
Sri Mulyani.
Dia mengatakan realisasi belanja
pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp
366,2 triliun. Angka ini sebesar 51,2% dari total realisasi belanja pemerintah
pusat pada akhir Mei 2023.
Baca Juga :Tim SAR dan TNI-Polri Tiba di TKP Jatuhnya Pesawat SAM AIR di Papua
Belanja yang memberikan manfaat
langsung melalui belanja K/L terbagi dalam tiga klaster.
Pertama yaitu bantuan sosial dan
UMKM yang meliputi program keluarga harapan Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp
16,1 triliun, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional Rp 19,3
triliun, bantuan benih mulsa dan pupuk organik Rp 365,6 miliar, bantuan alat
dan mesin pertanian (Rp 163,2 miliar); bantuan ternak Rp 57,7 miliar, bantuan benih
ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar.
Baca Juga :Komjen Pol Drs Agus Andrianto Jabat Wakapolri
Kedua yaitu pendidikan yang meliputi
program Indonesia Pintar Rp 5,3 triliun, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah
(Rp 5,8 triliun); bantuan operasional sekolah melalui Kementerian Agama Rp 5,1
triliun, serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri sebesar (Rp 1,78
triliun). Ketiga yaitu infrastruktur yang terbagi dalam bantuan Stimulan
Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah,
pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur Rp 46,5 triliun.
Belanja non K/L meliputi bantuan
sosial dalam bantuan subsidi dan kompensasi listrik Rp 35,6 triliun, subsidi
dan kompensasi BBM (Rp 43,7 trilun), dan subsidi LPG 3 KG (Rp 26,9 triliun), kartu
prakerja Rp 1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar. (HM/bsc).
