bulat.co.id -
JAKARTA | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Menkumham)
Yasonna H. Laoly mengaku
mematuhi arahan pimpinan PDI Perjuangan menyangkut larangan menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Yasonna mengatakan, apa yang diungkap Sekretaris Jenderal (
Sekjen)
PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah
menteri dari partai banteng itu siap
mundur meninggalkan Presiden Joko Widodo merupakan
arahan partai.
"Ya kalau sudah Pak
Sekjen yang bilang kan sudah
arahan partai," kata
Yasonna saat ditemui usai memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke 74 di kompleks Ke
menterian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/24).
"Kita menuruti apa saja," tambahnya.
Yasonna merupakan satu dari tujuh
menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari
PDI-P.
Sementara enam
menteri lainnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.
Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpppa) Bintang Puspayoga, dan Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung.
Informasi mengenai kesiapan
mundurnya para
menteri itu diungkap
Hasto di tengah menghangatnya hubungan Megawati dan
PDI-P dengan Jokowi.
Menurut
Hasto, para kader
PDI-P di kabinet Jokowi itu ingin
mundur karena situasi politik yang kurang baik, terutama setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Gibran bisa mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, putusan itu diwarnai pelanggaran etik.
Meski disebut sudah siap
mundur, mereka dicegah Megawati dengan alasan stabilitas politik.
"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap
Hasto awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/24), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.
Selain politisi PD-P di kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dikabarkan akan mengundurkan diri.
Baca juga: Sejumlah Menteri
PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati. Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membantah kabar tersebut.
"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/24).
Sementara itu, Jokowi mengeklaim tidak ada persoalan di internal Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku setiap hari menggelar rapat dengan para pembantunya.
"Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua
menteri atau dengan sebagian
menteri," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/24).
