bulat.co.id -
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah telah
menyiapkan alternatif pemerintahan di Papua. Hal itu menindaklanjuti dari
penangkapan
Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK.
"Ya, sudah ada langkah-langkah alternatif, pokoknya
pemerintahan tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap berjalan," kata
Mahfud di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023), dilansir dari detikcom.
Baca Juga:Lukas Enembe di Rekening Judi">8 Hal Terkait Duit Lukas Enembe di Rekening Judi
Mahfud mengatakan alternatif pemerintahan itu telah lama
disiapkan. Dia menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait
pemerintahan di Papua.
"Kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif,
yang benar secara yuridis, kita sudah bicara dengan Kemendagri, Panglima TNI,
dengan Kapolri dengan Kementerian Kesehatan, dan sebagainya, kita sudah rapat,
nanti ditunggu saja langkah berikutnya," katanya.
Sebagai informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap
KPK. Saat ini, kondisi pemerintahan Papua kosong tanpa pemimpin karena Wagub
Papua sebelumnya sudah meninggal.
Gubernur Papua, yang seharusnya menjalankan tugas
pemerintahan di Papua, ditangkap KPK pada Selasa (10/1/2023) kemarin di salah
satu rumah makan di Papua. Kemudian Lukas dibawa ke Brimob Polda Papua dan
diberangkatkan ke Jakarta, posisi Lukas saat ini sedang dirawat di RSPAD Gatot
Seobroto, Jakarta Pusat.
Posisi Lukas yang kosong seharusnya digantikan oleh Wakil
Gubernur Papua. Namun diketahui bahwa Wagub Papua Klemen Tinal meninggal dunia
pada 21 Mei 2021. Sejak saat itu, hingga saat ini belum ada yang menggantikan
posisi Klemen Tinal.