bulat.co.id -
PEMALANG I Warga di Desa Panjunan, Kecamatan Petarukan,
Pemalang, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa terkait dugaan penggelepan dana pajak bumi dan bangunan (
PBB) yang diduga sudah dilakukan oleh oknum perangkat desa.
Dua perangkat desa, yakni YT dan K, diduga telah menggelapkan jumlah nilai PBB masyarakat sebesar jutaan rupiah, menurut informasi yang diperoleh oleh awak media.
Dugaan tersebut terendus sejak tahun 2023 dan warga yang terkena dampak protestasinya pada Kamis (27/6/2024) menuntut agar kedua oknum perangkat desa mundur beserta pemulihan dana pajak yang tidak terbayar tersebut.
Tabiyan, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa aksi penggelapan iuran PBB terbongkar ketika warga hendak melakukan pengalihan hak milik sertifikat tanah.
Meskipun taat bayar PBB, ternyata masih ada tunggakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang.
Padahal sudah ada bukti kwitansi dari perangkat desa, namun tidak terbayarkan.
Selain meminta kedua oknum perangkat desa mundur, massa juga menuntut uang pajak yang sudah mereka bayar ke mereka untuk dikembalikan.
Tabiyan menambahkan, dari hasil penelusuran sementara, pajak yang hilang tercatat dari 5 tahun hingga 11 tahun.
Dalam waktu dekat, sekitar 180 warga akan menjadi korban kedua oknum perangkat desa Panjunan yang diduga menggelapkan pajak.
Salah satu korban bernama Tawin mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan kedua perangkat desa yang seharusnya amanah, justru bertindak sebaliknya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Jimmy Muslimin, telah melakukan pelaporan dugaan penggelapan pajak ini ke aparat penegak hukum dan akan mengawal terus kasus ini sampai warga mendapatkan keadilan.
Kasi Humas Polres Pemalang, Iptu Anjar Lindu Wijayadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penggelapan pajak di Desa Panjunan dan sedang dalam tahap penyelidikan.
Kendati demikian, kedua oknum perangkat desa belum memberikan keterangan apapun sejauh ini.
Taruhan kepercayaan dan keamanan dana rakyat menjadi isu yang begitu sensitif terutama di masa kini, di mana orang-orang begitu dapat mengakses media sosial dan mengutarakan pendapat.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh terhadap tindak kejahatan perlu menjadi contoh dan keteladanan yang baik untuk mencegah perilaku sejenis lain terjadi di masa depan.
