bulat.co.id - Pemerintah tancap gas dan bakal mencetak rekor anggaran dana bantuan sosial alias bansos. Pencairannya yang biasa dimulai bulan Maret, kabarnya dipaksakan sejak awal tahun hingga jelang pesta demokrasi, yaitu pemilu di Februari 2024.Saat pandemi,
Bansos diberikan demi pemulihan ekonomi. Tapi melonjaknya anggaran
Bansos di tahun politik ini yang melebisi angka sepanjang tahun pandemi, patut dipertanyakan.
Saat pandemi, kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat berada di titik terendah. Periode 2020 sampai 2022 adalah anggaran bansos yang memasukkan program pemulihan ekonomi nasional.
Dilansir kompastv, Menteri Keuangan, Sri Mulyani bilang anggaran bansos 2024 terbentuk dengan melibatkan partai politik yang ada di DPR.
Bansos masuk dalam Undang-Undang APBN yang disetujui DPR.
Guyuran bansos memakai uang negara di sorot karena cair saat sejumlah indikator ekonomi sedang baik-baik saja.
Sebut saja pertama, tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus melandai bahkan kini sudah di bawah saat sebelum pandemi.
Kemudian angka pengangguran juga membaik. Terakhir di 2023 rasionya 5,4% padahal saat pandemi melambung di atas 6%.
Terakhir adalah inflasi yang dekat dengan naik turunnya harga kebutuhan masyarakat. Nyatanya sepanjang tahun lalu inflasi berhasil sesuai target. Bahkan tahun ini Bank Indonesia juga berupaya mengendalikan inflasi tetap di bawah 3%.
Anies dan Ganjar Resah
Riuh polemik Bantuan Sosial (
Bansos) yang diguyurkan oleh pemerintah di masa kampanye
Pilpres 2024 terus menjadi sorotan,
Bansos dianggap menjadi alat untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan syarat aroma politik.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun acap berkoar soal bantuan yang digelontorkan dua pekan jelang pencoblosan dalam berbagai kesempatan.
"Itu dibeli dengan uang pajak, uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia,
Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah
Bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi karena itu bukan uang pribadi!," tegas Anies Baswedan.
Seolah mengamini pernyataan Capres 01, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga turun bicara soal bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah.
"Menurut saya, keberanian-keberanian masyarakat yang muncul ini mestinya disadari betul oleh kita semua, oleh para politisi agar tidak bisa kita main-main karena seluruh rakyat mengontrol, termasuk
Bansos dan sebagainya. Jangan disalahgunakan dan jangan ditumbangi politik karena itu hak rakyat," ucap Ganjar Pranowo.
Sebelumnya diketahui, kontroversi menggelinding kala ditemukan
Bansos pemerintah yang menempel stiker pasangan Prabowo-Gibran, namun kubu Prabowo-Gibran pun membantahnya.
Angkanya Melesat Rp 508 T
Pemerintahan
Jokowi terus menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) yang berpotensi mencetak rekor baru di tahun politik 2024.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan mengalokasikan dana perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada tahun ini, mengalami peningkatan signifikan sebesar 12,02% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar Rp 443,5 triliun.
Angka ini mendekati rekor tahun 2020 yang mencapai Rp 498 triliun, digunakan untuk meredam dampak pandemi COVID-19.
Meskipun terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan pemulihan ekonomi, tahun politik 2024 menjadi momentum kenaikan anggaran perlinsos.
Dilansir dari porosjakarta.com, pemerintah berencana meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan, yang akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 11,25 triliun.
Alokasi anggaran tersebut terdiri untuk BLT periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Jika dihitung bersama dengan tambahan dana BLT pangan, anggaran perlinsos tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 508,05 triliun.
Angka itu menjadi jumlah terbesar dalam sejarah. Sejarah juga akan mencatat jika hal itu terjadi di tahun politik dimana anak Presiden
Jokowi Gibran Rakabuming Raka jadi bagian dalam Pilpres.
