bulat.co.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang ditebengi iklan judi online. Meski begitu, setidaknya belasan lainnya masih beredar.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan merinci ada 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs domain ac.id itu merupakan hasil temuan sejak 1 Januari 2022 sampai 13 Februari 2023.
"Per hari ini, penanganan konten internet negatif pada domain .go.id dan ac.id ini berdasarkan hasil crawling dan aduan masyarakat. Kami telah menghubungi kontak pengelola domain yang tersusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan," katanya lewat siaran pers, Senin (13/2/2023).
Baca Juga:
Cara Cek IMEI Smartphone Biar Tau Barang BM atau Bukan
"Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya," tuturnya.
Penanganan itu juga, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur adanya tanggung jawab penyelenggara terhadap sistem elektronik yang dikelola masing-masing.
"Kami mengingatkan kepada berbagai kementerian dan lembaga nasional maupun daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengoperasian situs yang dikelola," ucap Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.
Semuel menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk penanganan situs yang mengalami masalah penyalahgunaan.
Sebab iklan nebeng
Menurut Semuel, penyebab kerentanan situs pemerintah domain .go.id disisipi konten perjudian, selain karena faktor kurangnya pemahaman keamanan siber, adalah karena banyaknya domain yang sudah tidak aktif digunakan.
Dia mengimbau pengelola domain .go.id untuk melakukan migrasi situs web ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id.
"Saya juga merekomendasikan agar pengelolaan situs pemerintahan dimigrasikan ke PDNS. Kami terus mendorong seluruh stakeholder pengelolaan situs pemerintah untuk bersinergi, baik dari segi keamanan, efisiensi, maupun tata kelolanya," ungkapnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, masalah penyalahgunaan situs pemerintahan dan lembaga pendidikan untuk konten perjudian telah ditemukan sejak bulan April 2022.
Temuan terbanyak pada Januari 2023 sebanyak 268 situs pemerintahan dan 152 situs lembaga pendidikan yang mengalami masalah penyalahgunaan.
Dilansir CNN Indonesia, Selasa (14/2/2023) pukul 07.29 WIB, masih ada iklan judi online situs pemerintahan dan lembaga pendidikan masih ada yang ditebengi judi online.
Setidaknya ada 11 situs yang masih aktif, padahal situs itu diketahui sudah disusupi iklan judi online sejak akhir 2022.
Berikut situs-situsnya:
https://satudata.pertanian.go.id/vendor/-/slot-gacor/
https://dpmptsptk.meranginkab.go.id/css/
https://dinkes.batangharikab.go.id//img/slot/
https://bappedalitbang.kalteng.go.id/templates_c/e-ktp/slot-gacor/
https://dpmptsptk.meranginkab.go.id/css/
https://sman2malingping.sch.id/assets/sbobet/
https://e-administrasi.fio.unesa.ac.id/img/vendors/
https://bkad.bengkuluutarakab.go.id/.%20/.%20/slot-gacor-hari-ini/
https://sman1lembang.sch.id/assets/js/
https://disperkim.wajokab.go.id/asset/kcfinder/js/slot4d-slot-4d/
https://www.satudata.polmankab.go.id/assets/slot-gacor/
