bulat.co.id -MADINA | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal (Madina) akan melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati Mandailing Natal pada Kamis (4/1/24) esok hari sekitar pukul 09.00 WIB.
Ketua
HMI Madina, Riswan mengatakan,
guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru diperlakukan semena-mena diduga karena tidak memberikan sejumlah nominal biaya, pemberian nilai tambahan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) diberikan nilai tidak masuk diakal," katanya, Rabu (3/1/24).
Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, kata Riswan, bagi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023, Kemendikbudristek mengeluarkan 10 soal pokok standar untuk menguji peserta melalui pegawai yang diajukan pemerintah daerah ke panitia
seleksi nasional.
"Penguji yang ditunjuk terdiri dari masing-masing satu orang dari Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan. Penilaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan sangat tidak masuk diakal dan tidak manusiawi, bagaimana seorang
guru yang merawat dan memperjuangkan regenerasi bangsa diberikan nilai yang tidak wajar bahkan seperti memberi nilai kepada orang yang hendak menghancurkan bangsa," bebernya.
Sesuai informasi yang didapat bahwa diduga penguji peserta
PPPK tahun ini adalah Kaban Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Mandailing Natal, Abdul Hamid Nasution dengan Kadis Pendidikan Kabupaten
Mandailing Natal, Dollar Hafriyanto Siregar, diduga telah melakukan kecurangan saat memberi nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) terhadap peserta
seleksi penerimaan
PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja).
"Keduanya harus menjelaskan secara transparan bagaimana guru-
guru yang mencerdaskan regenerasi penerus bangsa itu diberi nilai paling rendah seakan mereka tidak seharusnya menjadi guru. Padahal guru-gurulah yang akan membimbing generasi mandailing natal kedepan akan seperti apa, jangan sampai kita menzolimi guru-
guru tersebut dan akan mendapat karma," bebernya.
Masih katanya, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam dugaan kecurangan
seleksi PPPK harusnya dibawa keranah hukum dan dicopot dari jabatannya, karena telah mencoreng nama baik
Mandailing Natal.
"Padahal sehebat-hebatnya seseorang, setinggi-tingginya jabatan seseorang tidak terlepas dari bimbingan seorang guru, tapi apalah daya
guru diduga dicurangi padahal ia telah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun. kalau dibiarkan ditakutkan perlakuan ini akan menjadi budaya yang sangat buruk," cetusnya.
"Untuk memperbaiki nama Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal maka Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal harus membatalkan ujian SKTT, karena ujian SKTT diduga ada indikasi kecurangan maka nilai kompetensi teknis 100% (seratus persen) berasal dari hasil
seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN," terangnya.
Riswan juga berharap agar Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal merevisi pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 karena diduga ada indikasi kecurangan.
"
HMI meminta Pemerintah harus lebih bersimpati dan berempati terhadap guru-
guru yang memperjuangkan generasi pembangunan mandailing natal kedepan. Keresahan dan dugaan kecurangan yang diberikan kepada guru-
guru jangan dijadikan bahan bercandaan atau penghinaan. Guru yang hendak berpartisipasi aktif turut serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Namun apalah daya
guru diduga menjadi korban keserakahan dan dugaan pungli," tutupnya.
