bulat.co.id - Kalangan DPRD Lembata menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata setengah hati dan tak serius mengurus persoalan antrean panjang pembelian BBM di APMS Lamahora.
Apalagi, akhir-akhir ini banyak warga Lembata datang mengantri, membeli BBM untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi, seolah-olah ada kelangkaan BBM di Lembata.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata Paulus Makarius Dolu, Jumat (26/8/2022) mengatakan, antrean BBM di sepanjang ruas jalan negara sudah menjadi pemandangan yang tak asing lagi di Lembata.
Antrean panjang kendaraan di sisi kiri dan kanan jalan negara itu, kata dia, telah menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan luar biasa.
"Pemerintah seperti tutup mata. Tidak serius. Kemarin sempat terurai satu dua hari, tapi kemudian antrean kembali mengular begitu panjang," kata Paul Dolu, saat dijumpai tim bulat.co.id.
Untuk itu, ia meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa agar lebih serius menyelesaikan persoalan yang sudah turun-temurun dari masa kepemimpinan Alm. Eliaser Yentji Sunur, turun ke Bupati Thomas Ola Langoday hingga sekarang di tangan Penjabat Bupati Lembata.
Politisi partai Gerindra ini juga menduga, antrean panjang seperti itu disebabkan ketersediaan BBM yang disuplai oleh PT Hikam tidak memadai.
Keterbatasan stok bukan saja terjadi pada BBM bersubsidi, tetapi juga pada BBM non subsidi. Padahal, lanjutnya, seharusnya BBM non subsidi bisa didatangkan sebanyak-banyaknya, sepanjang kemampuan keuangan perusahaan memungkinkan.
"Ini saya duga karena kemampuan perusahaan mendatangkan BBM dalam jumlah besar atau sesuai kuota tidak bisa. Kalau seperti ini, harus dievaluasi. Bila perlu, kalau memang sudah tidak sanggup lagi, cabut saja izin dan berikan kepada perusahaan yang punya kemampuan lebih baik supaya masalah ini bisa segera diatasi," tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat Lembata yang mengantre BBM untuk dijual kembali agar juga menghormati warga lain yang mengantre untuk kebutuhan sendiri.
Kepada manajemen APMS Lamahora ia menegaskan agar tertib dalam mengatur penjualan BBM supaya semua masyarakat terlayani dan menikmati harga BBM yang layak sesuai standar.
"Kalau antre jual dengan harga melambung begini, bisa-bisa semua orang lepas kerjaan utama hanya untuk datang antre dan jual kembali dengan harga tinggi. Inikan rugikan masyarakat sebagai konsumen," tandasnya.(ted)
