bulat.co.id - Anggota DPRD Lembata Piter Bala Wukak meminta pemerintah daerah untuk mencabut izin penjualan BBM yang selama ini diurus oleh PT Hikam.
Pasalnya PT Hikam selaku agen pengisian BBM subsidi di Lembata, dinilai sudah tidak mampu lagi menyediakan minyak untuk kebutuhan masyarakat.
Hal ini karena cash flow milik PT Hikam sudah tidak cukup membeli BBM sesuai kuota berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina.
"Cabut saja izinnya, ini masalah serius, mana bisa Pertamina sudah kasih jatah tapi mereka (PT Hikam) tidak bisa penuhi kuota itu," tegas PBW kepada wartawan usai rapat Paripurna DPRD, Rabu (31/8/2022).
Menurut dia, masalah BBM itu selain menyusahkan masyarakat namun secara langsung menghambat pelayanan publik.
Bahkan, dia menilai, masalah tersebut masuk ranah pidana dan musti ditelusuri oleh kepolisian.
"Pengusaha ini bisa dilapor karena menghambat proses pelayanan publik yang baik, dan kena pidana," ujarnya.
Tidak hanya itu, politisi Partai Golkar ini pun menduga adanya keterlibatan mafia dalam bisnis BBM tersebut. Para mafia itu sebut dia, sangat terorganisir. Karenanya, dia mendesak Pertamina sesegera mungkin mengevaluasi kerja sama antara PT Hikam.
Hal yang sama diresahkan anggota DPRD Yoseph Boli Muda. Dia meminta pemerintah daerah menanyakan kesiapan PT Hikam dalam melayani penyaluran BBM subsidi. Dan jika benar PT Hikam tidak sanggup lagi membeli minyak subsidi untuk dijual ke Lembata maka sebaiknya mengundurkan diri dan memberi kesempatan bagi pengusaha lain untuk berbisnis.
"Kelihatan PT Hikam sudah tidak bisa sanggup lagi urus BBM disini," terangnya.
Menyikapi masalah ini, Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa enggan menanggapi permintaan DPRD. Marsianus malah membentuk Satgas untuk mengurai benang kusut terhadap polemik yang menimpa PT Hikam.
Tugas dari Satgas adalah untuk membongkar mafia minyak sekaligus menertibkan harga eceran yang dinilai sangat tidak wajar.
"Pengusaha kerja harus jujur, apalagi berurusan dengan BBM, karena kita akan bongkar," tandasnya.
(ted)
