Dia juga menjelaskan pada tanggal 26 Oktober 2023 Bupati Madina dengan surat bernomor : 800/3018/BKPSDM/2023 mengusulkan pelaksanaan SKTT di Madina kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Dan Pasca dilaksanakannya SKTT banyak pelamar PPPK yang mengalami penurunan nilai yang amat signifikan dan banyak pula yang naik secara ekstrim.
Polemik ini kemudian menjadi perbincangan di Sosial Media yang semakin membuka tabir kecurangan dalam rekrutmen PPPK Madina 2023.
Demonstrasi dan pemberitaan media terkait PPPK kian ramai hingga DPRD Kabupaten Madina menggelar Rapat Dengar Pendapat yang menghasilkan 3 rekomendasi yaitu :
1. Meminta kepada saudara (bupati Madina) untuk membatalkan nilai SKTT agar dikembalikan ke nilai CAT BKN.
2. Mengevaluasi hasil seleksi ujian PPPK guru tahun 2023 dan apabila ada peserta yang maladministrasi agar didiskualifikasi.
3. Terjadinya kekisruhan akibat ketidak profesionalan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM, oleh karena itu agar dicopot dari jabatannya paling lama tujuh (7) hari semenjak rekomendasi dikeluarkan.
Namun Pemerintah Kabupaten Madina tidak sedikitpun menggubris hal tersebut, hingga 6 orang menjadi tersangka kasus suap PPPK dengan barang bukti 580juta rupiah.
"Jika Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi Nasution melaksanakan hasil RDP tersebut, mungkin akan sedikit meredam kegaduhan yang terjadi. Bahkan beberapa orang honorer sempat berusaha menemui Bupati Madina di Kota Medan, namun Bupati tetap tidak membatalkan SKTT yang tidak objektif tersebut,"sebut Rahmad.
Lalu yang terbaru dan masih hangat dalam perkara rekrutmen PPPK Madina 2023 adalah ditetapkannya Pejabat Legislatif yakni Ketua DPRD Madina EEL sebagai tersangka. Aneh tapi nyata ini terjadi di Madina.
Yang mana imbuhnya, diketahui bahwa Rekrutmen PPPK adalah wewenang Eksekutif bukan Legislatif. Dan Ini tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat Madina.
"Bagaimana jalannya pejabat legislatif turut andil dalam rekrutmen PPPK, sementara yang mengatur jalannya semua tahapan adalah jajaran eksekutif, yakni Sekretaris Daerah sebagai ketua Pansel dan Bupati sebagai penanggung jawab. Kemudian untuk pengusulan formasi dikaji dan ditetapkan oleh masing-masing Dinas dan BKPSDM?," tanya Rahmat.
Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah sambungnya, tidak ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Madina sebagai Tersangka dalam Kasus PPPK Madina 2023, kendati 2 Kepala Dinas sudah menjadi tersangka.
"Mungkinkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM Madina bergerak tanpa perintah atau sepengetahuan Bupati ?"pungkas Rahmat penuh tanya.
Berbeda dengan Bupati Kabupaten Batubara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PPPK Batubara. Bupati dan Wakil Bupati Madina lepas dari tuntutan, padahal merekalah yang berwenang.
Hingga muncul desas-desus rumor bahwa Bupati Madina diduga menyetor uang sebesar 25 Miliar Rupiah ke Polda Sumatera Utara (Sumut).
"Hal ini harus kita kaji kembali secara objektif. Karena menurut saya permasalahan PPPK ini adalah persoalan kompleks yang kecurangannya dimulai sejak sistem paling dasar yakni sitem DAPODIK,"tegas Rahmat.
Rahmat pun menambahkan, dalam carut marut penerimaan PPPK 2023 guru, diduga pejabat yang mengendalikan DAPODIK menjadi sumber masalah. Hingga banyak ditemukan adanya Guru Siluman.
