bulat.co.id -Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 42 ASEAN yang dilaksanakan di NTT mendapat kritikan dari media asing.
Associated Press menyoroti masih minimnya ketersedian hotel bagi para Diplomat, Delegasi dan Jurnalis ASEAN.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari.
Azril mengatakan, Labuan Bajo belum siap dan tampaknya terpilih menjadi tuan rumah KTT dalam waktu singkat. "Fasilitas hotel dan penginapan menjadi masalah. Ada kapal yang digunakan untuk penginapan dan itu bukan kapal penginapan," kata Azril.
Azril menambahkan, Labuan Bajo tidak seperti Pulau Bali yang lebih populer atau ibu kota Jakarta yang akan menjadi tuan rumah KTT-43 pada bulan September yang biasa menyelenggarakan pertemuan Internasional di hotel kelas atas dan pusat konvensi.
Labuan Bajo adalah kota yang jauh lebih kecil. Tidak ada bus umum, dan sebagian besar penduduk desa berkeliling dengan berjalan kaki, mengendarai motor, atau mengendarai mobil pribadi.
"Di luar bandara, lalu lintas dengan cepat bertumpuk di bawah terik matahari tengah hari. Saat matahari terbit pada Senin pagi (8/5/2023), para pekerja masih menyemen beberapa pinggir jalan di sekitar tempat tersebut, padahal ini sehari sebelum pembukaan puncak," tambah Azril.
Namun, Azril menilai, memilih kota pelabuhan kecil bukanlah ide yang buruk, jika disertai dengan perencanaan yang memadai dan investasi pemerintah di bidang infrastruktur. Menyatakan di ujung barat pulau Flores di selatan Indonesia, Labuan Bajo dikenal sebagai pintu gerbang ke Taman Nasional Komodo.
"Tempat ini merupakan situs Warisan Dunia UNESCO dan satu-satunya tempat di dunia yang merupakan habitat komodo, kadal terbesar di dunia, ditemukan di alam liar," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan Meskipun ada banyak rintangan, para pejabat Indonesia mengatakan mereka akan melakukan segalanya untuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Labuan Bajo dengan sukses dan aman. "Kalau ada ruginya di tengah jalan, itu akan menjadi noda besar bagi martabat bangsa," kata Bupati Endi.
