bulat.co.id - Diduga banyaknya permintaan dari oknum untuk menggelontorkan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahunnya melalui sejumlah program dan kegiatan, membuat sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang menjadi resah. Hal ini tentunya berdampak kepada setiap perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang kerap ditunda demi mendahulukan program-program titipan tersebut.
Seperti yang diceritakan oleh salah seorang Kepala Desa yang meminta agar namanya tidak usah disebutkan. Kepada awak media, dirinya mengaku kalau ia dan sebagian besar Kepala Desa yang ada di Deli Serdang ini sudah sangat gerah, resah dan pusing melayani berbagai permintaan, baik itu dari komunitas internal maupun dari lembaga tertentu maupun dari oknum tertentu.
"Permintaan mereka ini tidak bisa dibantah apalagi ditolak, semuanya punya kompeten di dalam birokrasi ini. Cuma yang buat pening kita ini, yang punya rencana atau program untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat itu kerap ditunda dengan terpaksa" ujar sang Kepala Desa.
"Ada saja kegiatan atau titipan itu, belum lagi digilir setor. Baru-baru ini kami juga kena Rp 1 juta per desa digilir. Kalau memang boleh usul, sebaiknya ADD ini tak usahlah lagi masuk ke Kepala Desa atau Bendahara Desa, capek kami jadi bulan bulanan, jadi sapi perah kami, mending di titipkan saja ke Pemkab sana, biar mereka yang berurusan terkait pengelolaan Anggaran," keluh Kepala Desa lagi.
"Untuk tahun 2022 ini saja, sudah puluhan juta dikeluarkan dari ADD untuk berbagai kegiatan dan permintaan. Sebelumnya, kita dikenakan pengadaan lampu neon box di kantor desa seharga Rp 20 juta, lalu pembuatan tapal batas desa sebesar Rp 13 jutaan, bimtek Kepala Desa program BKAD Rp 15 juta , Diklat tentang wawasan kebangsaan Rp 5 juta di hotel Berastagi cottage kemarin," keluhnya.
Selanjutnya, ada kegiatan Bimtek stanting dari kesehatan sebesar Rp 10 juta di hotel Danau Toba dan hotel Kanaya Kepala desa gantian dengan Bendahara desa, itu selama tiga hari, dari Senin sampai Kamis lalu Jumat hari ini gantian Bendahara desa terkait di hotel Danau Toba sebesar Rp 5 juta.
"Malahan dalam waktu dekat, tanggal 20 September 2022 nanti, Kepala Desa diwajibkan mengikuti bimtek juga ke jogyakarta beberapa hari sampai tanggal 25 dengan biaya yang di ambil dari ADD sebesar Rp 17 juta, itu dilakukan dengan dua gelombang. Informasinya, untuk setor lembaga saja untuk kegiatan itu sampai Rp 1,4 Milyar." ujar Kepala Desa menjelaskan
"Kita sudah pening kali, untuk tahun ini sudah ada mencapai Rp 80 jutaan lebih digelontorkan dari ADD untuk kegiatan yang dimaksud. ini yang hafal saya Rp 70 jutaan tapi seingat saya itu Rp 80 jutaan lebih" sambung Kepala Desa lagi
"Kita hitung saja kalau Rp 70 juta, yang dikeluarkan satu desa, kalau dikali 380 desa se-Kabupaten Deli Serdang, uangnya sudah Rp 26.6 milyar. Memang kami sebagian Kepala Desa se-Kabupaten Deli Serdang ini sudah berencana melakukan aksi protes ke Lembaga terkait bahkan sampai Menteri dan Presiden nantinya," keluhnya lagi.
Terpisah, saat di konfirmasi sejumlah perwakilan awak media melalui telepon selular, Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Deli Serdang, Hajeman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang pada Sabtu (17/9/2022) sore, terkait adanya keluhan sejumlah Kepala Desa yang mengikuti beberapa program yang diduga hanya modus ini mengatakan bahwa itu program dari Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).
"Itu ada di Permendagri " sebut Hajeman
Disinggung lagi, apakah ada kutipan kepada seluruh Kades, dirinya membantah "Bukan kutipan, kan disesuaikan, kan ada Permendagri, Besok lah kita jumpa nonton PSDS disitu kita jumpa" Katanya seraya mematikan sambungan selular.
Sementara itu, awak media coba meminta tanggapan terkait persoalan ini kepada ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Strategi Kabupaten Deli Serdang, Indra Prasetyo, mengaku pihaknya sudah lama memantau hal ini. Dan tentunya ada masanya pihaknya akan melakukan langkah- langkah hukum dengan melaporkan hal itu ke KPK atau Presiden RI.
"Tim kami sebagai LSM yang juga melakukan monitoring penggunaan ADD ini sudah mencium lama gelagat itu, tapi kita tentunya tidak akan berpangku tangan melihat ADD itu mestinya menyeluruh bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sebaliknya jadi ajang kesempatan pihak tertentu memperkaya diri" ujar Indra
(and)
