bulat.co.id -BATANG SERANGAN | Penambangan pasir dan batuan (sirtu) ilegal di Pante Cendana, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Langkat kian menjadi sorotan. Kendati demikian, aktivitas galian C tersebut tetap eksis melakukan pengerukan di kawasan Sungai Batang Serangan.
Hal itu pun menuai kritikan dari praktisi hukum, seperti yang disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (Wadir LBH) Medan M Ali Nafiah Matondang SH MH. "Dugaan tindak pidana tersebut, diperkuat dengan pernyataan Kadis DPMPPTSP Sumut H Faisal Arif Nasution sebagai pejabat yang berkompeten sebagai ahli," ketus Ali via pesan tertulisnya, Jum'at (28/7/2023) siang.
Baca Juga :Pante Cendana Batang Serangan Ilegal">Kadis DPMPPTSP Sumut : Galian C di Pante Cendana Batang Serangan Ilegal
Aktivis lingkungan ini menambahkan, sesuai Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, polisi dalam hal ini Polres Langkat, wajib melakukan penyelidikan. Hal itu atas dasar adanya laporan masyarakat, seperti dalam pemberitaan media elektronik dan cetak.
Adanya aktivitas penambangan ilegal pada kordinat 3.74251 LU dan 98.21380 BT di dekat Pante Cendana, jelas melanggar UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.
"Apabila adanya penolakan penyelidikan dugaan tindak pidana ini oleh Polres Langkat, maka dinilai akan melanggar hak asasi dan warga negara. Dalam hal ini, peran serta dalam pemerintahan dengan mengajukan pengaduan dan tuntutan hukum, serta mengabaikan hak asasi berupa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat," tutur Ali.
Baca Juga :Diduga Beroperasi di Luar Kordinat IUP, Penambang Galian C Terkesan Kebal Hukum
Lebih jauh lagi, kata Ali, bila ternyata benar aktivitas pertambangan ini ilegal, maka Polres Langkat harus bertanggung jawab atas segala kerugian lingkungan dan masyarakat. Untuk itu, Polres Langkat dituntut untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini secara baik dan benar berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.
Ditambahkan lagi, perlu adanya pengawasan dan penindakan bila terdapat pelanggaran hukum saat pengangkutan dan penjualan hasil pertambangan. "Semisal, jumlah tonase dari angkutan, yang dihubungkan dengan kelayakan kelas jalan yang dilalui oleh angkutan tambang tersebut," tandas Ali.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumut H Faisal Arif Nasution SSos MSi, Rabu (26/7/2023) sore menegaskan, aktivitas galian C pada kordinat 3.74251 LU dan 98.21380 BT dinyatakan ilegal.
"Lokasinya itu, tumpang tindih dengan izin CV Sejahtera Alam. Karena ada juga yang ngajukan permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atas nama tersebut. Kami pun bingung ini, kok bisa namanya sama. Tapi pastinya, ilegal itu," tegas Faisal.
Saat ini, Faisal mengatakan, pihak DPMPPTSP Sumut sedang menelusuri oknum yang mengajukan permohonan SIPB serupa dengan nama CV Sejahtera Alam. Hal itu pun diakui Faisal sebagai sebuah kerancuan.
"Kalau tentang pertambangan, itu kan terkait dengan lingkungan. Jadi, bila lingkungan itu rusak akibat pertambangan, itu kan mengarah ke pidana. Maka, lokasi yang ditambang itu harus memiliki izin. Karena, nantinya akan ada tanggung jawab pemegang izin untuk memperbaiki lingkungan," tegas Faisal.
Baca Juga :BNNK Langkat Tangkap Pengedar Sabu di Kandang Lembu
Saat dikonfirmasi Selasa (25/7/2023) lalu, Kanit Tipitdter Polres Langkat IPDA Adi Arifin mengatakan bahawa, aktivitas alat berat tersebut masih di titik kordinat. Ia malah menyarankan awak media untuk membuat pengaduan masyarakat (Dumas), jika excavator itu berada di luar kordinat.
"Sudah kita cek juga kemaren bg, masih dititik kordinat, jadi kalo memang temuan abg diluar kordinat sebaiknya dibuatkan laporan dumasnya, supaya kita dapat lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil pihak instansi terkait selaku yg memberikan izin untuk diambil keterangannya, sebagai ahli," kata Adi via pesan WhatsAppnya.
Sementara, pada Mei 2023 silam, Adi dengan tegas mengatakan bahwa lokasi tambang persis di depan Pante Sendana berada di luar kordinat IUP. Saat itu, alat berat yang beroperasi di sana pun kembali menambang ke kordinat yang sudah ditentukan dalam IUP.
Adi juga mengatakan, saat personelnya turun ke lapangan, eskavator yang melakukan penambangan sudah berpindah ke dalam titik koordinat. "Jika ingin dilakukan penindakan, tidak bisa hanya berdasarkan titik koordinat begitu saja. Harus dibarengi dengan pembuktian. Untuk menindak yang di luar titik koordinat, harus tertangkap tangan," kata Adi saat itu.
