bulat.co.id, Labuan Bajo -Kabupaten
Manggarai Barat adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores Provinsi NTT yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.
Tak hanya lautnya yang indah dan hewan purba Komodo yang menjadi daya tarik wisatawan, daerah ini juga punya sektor lain yang cukup menunjang produk domestik bruto daerah yang dijuluki kota pariwisata premium itu. Diantaranya adalah sektor Pertanian yang ikut menyumbang 38 % PDB, sektor Perikanan, Peternakan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [UMKM].
Sektor inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Namun, di tengah potensi besar ini, para pelaku usaha lokal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pasar yang terbatas, keterbatasan teknologi, minimnya dukungan pembiayaan, hingga kurangnya regulasi yang berpihak pada produk lokal.
Ketua Bapemperda kabupaten Manggarai, Dr. Kanisius Jehabut, M.H menjelaskan bahwa pihaknya beratensi pada persoalan tersebut.
Kata dia, besok, Kamis [20/3] DPRD Manggarai Barat akan menggelar diskusi publik terkait persoalan Pengembangan Produk Lokal.
Menurutnya, DPRD dan pihak terkait perlu duduk bersama untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah yang nantinya akan memaksimalkan potensi potensi yang ada.
"Ranperda Pengembangan Produk Lokal yang saat ini sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Manggarai Barat menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Ranperda ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi sebuah instrumen kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat posisi petani, nelayan, peternak, UMKM, serta seniman lokal dalam menghadapi persaingan pasar," jelas Anggota DPRD Fraksi Gerindra itu.
Dia menjelaskan, Ranperda itu penting karena banyaknya produk lokal yang masih kalah bersaing di luar daerah.
"Selama ini, banyak produk lokal Manggarai Barat yang masih kalah bersaing dengan produk dari luar daerah. Tidak jarang pula hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dijual dengan harga rendah karena minimnya sistem distribusi dan kurangnya dukungan pasar. Padahal, jika dikelola dengan baik, produk-produk lokal ini bisa menjadi komoditas unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus bersaing di pasar nasional dan internasional," jelasnya.
Dia pun menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD punya peran yang sangat penting dalam hal ini.
"Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan Ranperda ini. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengutamakan produk lokal agar terjadi perputaran ekonomi yang sehat di tingkat daerah. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta, seperti hotel dan restoran yang berkembang pesat akibat pariwisata, harus diperkuat agar produk lokal menjadi pilihan utama dalam rantai pasok mereka," ungkap pensiunan Polisi di Papua itu.
Dr. Kanis menjelaskan bahwa DPRD Manggarai Barat juga memainkan peran kunci dalam memastikan regulasi ini dapat diimplementasikan dengan efektif.
"Ranperda ini tidak boleh hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi harus benar-benar diterapkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.
Dia pun mengingatkan bahwa Ranperda ini berhasil apabila adanya partisipasi publik.
Semua pihak, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga akademisi dan masyarakat umum, harus ikut serta dalam memberikan masukan. Harapannya, Ranperda ini dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Manggarai Barat dan memberikan solusi yang konkret bagi pengembangan produk lokal," lanjutnya.
Menurut dia diskusi publik yang akan digelar besok akan mencapai harapan apabila semua pihak dapat terlibat.
"Dukung Pengembangan Produk Lokal!
Karena maju dan sejahteranya Manggarai Barat dimulai dari kita, oleh kita, dan untuk kita," pungkasnya.
