bulat.co.id -BINJAI
| Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Kota
Binjai sampai saat ini masih
menjadi sorotan sejumlah kalangan, tak terkecuali dari anggota Komisi C DPRD
Binjai, Adil Putra.
Pelayanan
buruk dan perusahaan yang selalu merugi, menjadi salah satu penyebab PDAM
Tirtasari terus mendapat sorotan. Bahkan, Wali Kota Binjai Amri Hamzah,
sebelumnya mengakui, bahwa persoalan di tubuh PDAM sudah cukup kompleks, mulai
dari karyawan berlebih hingga sarana PDAM yang suduah tua.
Baca Juga : Binjai Defisit">Anggota Komisi C DPRD Ungkap Penyebab Binjai Defisit
Untuk
membenahi perusahaan ini, Plt PDAM Tirtasari Binjai, Ashari ST, sebelumnya
mengaku sangat berharap mendapat penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar untuk
mengganti 6000 meteran yang rusak. Sehingga kerugian Rp4 milliar per tahunnya
akibat kerusakan meteran dapat diatas.
Namun,
pandangan berbeda dilontarkan Adil Putra, annggota Komisi C DPRD Binjai.
Menurut Adil, jika PDAM Tirtasari ingin menerima penyertaan modal Rp2,4 miliar,
maka pilihannya adalah memperbaiki diri terlebih dahulu.
"Kami
dari DPRD tentunya ingin melihat PDAM itu memberikan pelayanan terbaik. Bukan
berarti kami tidak sepakat untuk menyetujui penyertaan modal. Tapi sebelum itu
dilakukan, sehatkan dulu perusahaan, baru kemudian kita urus penyertaan
modalnya," kata Adil.
Salah
satu tindakan yang harus dilakukan, sambung Adil, pihak PDAM dapat memangkas
karyawan yang berlebih. Sehingga pendapatan dan pengeluaran menjadi seimbang.
"Kalau itu tidak dilakukan, kita khawatir penyertaan modal menjadi sia-sia,"
pungkasnya.
Baca Juga : PSMS U-17 Juara Turnamen Sepak Bola Piala Badan Bela Negara FKPPI Binjai
Adil
juga membeberkan, bahwa PDAM Tirtasari Binjai sebelumnya sudah pernah mendapat
penyertaan modal sekitar Rp2 miliar. Namun, pelayanan PDAM juga masih terlihat
buruk. "Itu yang kita tidak mau, modal
masuk, perusahaan juga tak sehat. Lebih baik sehatkan dulu penyakit yang ada,
baru kita sepakati penyertaan modalnya," tegasnya.
Karena
itu dia berharap, agar wali kota segera menetapkan dirut definitif agar dapat
mengambil kebijakan penuh. Salah satunya melakukan pemangsakan karyawan yang
tidak berlebih. "Kita butuh dirut yang berani. Kalau belum berani mengambil
sikap tegas, itu sama saja tidak akan mengubah nasib PDAM," kata anggota Fraksi
PAN itu.
