bulat.co.id -NTT | Penjabat (Pj) Gubernur NTT,
Ayodhia G. L. Kalake menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di
Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis (14/9) malam.
Acara tersebut dibuka Menteri
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi
Tjahjanto. Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan beberapa
persoalan terkait pertanahan di NTT, antara lain tanah yang kekurangan riwayat
aktual untuk klaim, ganda sertifikat, dan selisih pendapat dengan masyarakat
adat.
Baca Juga :Pj Gubernur NTT Pantau Langsung Harga Sembako di Mini Market dan Swalayan
"Kami berharap adanya dukungan dari
Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menfasilitasi
pembuatan akta tanah yang otentik sesuai peraturan yang berlaku. Di mana tetap
mengedepankan integritas dan komitmen terhadap kode etik organisasi, kata
Ayodhia.
Menurut Ayodihia, seturut
pengalamannya saat menjadi Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko
Maritim dan Investasi, tanah adalah aset yang sangat berharga. "Pembebasan
lahan umumnya menjadi bottleneck (sumber masalah-red) yang penyelesaiannya
membutuhkan banyak waktu. Bahkan tak jarang terjadi konflik dengan masyarakat
berkaitan dengan status tanah. Hal ini tentu butuh pendekatan khusus,"
jelas Ayodhia.
Selanjutnya, Ayodhia berharap agar
para peserta Rakernas IPPAT dari seluruh Indonesia dapat menikmati keindahan
Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya serta berbelanja UMKM masyarakat untuk
dijadikan cendera mata.
"Terima kasih atas kepercayaannya
untuk jadikan Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas. Selamat
mengeksplor Labuan Bajo dan destinasi wisata sekitarnya seperti Pulau Komodo,
Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pink Beach. Selamat berbelanja produk UMKM
masyarakat NTT yang dapat dijadikan cindera mata untuk keluarga dan kenalan," pungkas
Ayodhia.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto secara resmi membuka
Rakernas III IPPAT yang dirangkai dalam acara Gala Dinner di Hotel Jayakarta.
Baca Juga :Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake Menerima Kakanwil BPN Prov NTT
Menteri Hadi Tjahjanto menyampaikan
pesan Presiden Joko Wododo agar PPAT dapat menjadi mitra kerja BPN dalam
memberikan layanan dan program pertanahan optimal kepada masyarakat.
"Sebagai mitra, kita harus tetap
bekerja dengan detail, cepat dan turun langsung ke lapangan. Sehingga
permasalahan yang ada cepat terselesaikan. Saya berharap PPAT menjadi garda
terdepan untuk berikan sosialisai dan edukasi sehingga program dan layanan
pertanahan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia," pesan Presiden
yang dibacakan Menteri Hadi.
Lebih lanjut Menteri Hadi
menjelaskan, sesuai dengan terget yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN
untuk menyelesaikan sertifikasi 126 juta bidang tanah melalui program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sampai dengan September 2023,
sudah dilakukan PTSL untuk 106,2 juta bidang tanah.
"Pada tahun 2017, Presiden
melakukan pengecekan di Kementerian ATR/BPN di mana terdapat 46 juta tanah yang
sudah diselesaikan dari target 126 juta bidang tanah. Artinya, masih terdapat
kekurangan 80 juta bidang tanah. Dengan diselesaikannya 106 juta ini, berarti
dari tahun 2017 sampai sekarang, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 60
juta PTSL bidang tanah," kata Hadi.
Dijelaskan Menteri Hadi, target ini
adalah pekerjaan extraordinary dari program yang revolusioner yang tidak akan
berhasil tanpa dukungan mitra kerja yang sangat dekat yakni PPAT.
"Hampir 63 persen pekerjaan
pelayanan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa dukungan PPAT. Saya
mengucapkan terima kasih untuk dukungan ini. Tahun 2017-2023, economic value
added dari sertifikat tanah di seluruh Indonesia mencapai 5.799 triliun rupiah
lewat hak tanggungan. Artinya, PPAT juga turut berkontribusi untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat," kata Hadi.
Pada kesempatan tersebut, Hadi
mengungkapkan, sebaran PPAT di Indonesia masih tidak merata. Masih banyak yang
pilih menetap di pulau Jawa. "Masyarakat di sini juga masih butuh banyak PPAT.
Seandainya seluruh tanah sudah terdaftar lengkap, maka masyarakat dapat
meningkatkan perekonomian, modalnya dari hak tanggungan atas sertifikat,"
ucapnya
"Saya yakin, dari 514 kabupaten/kota,
masih banyak yang kekurangan PPAT. Kalau mau memajukan perekonomian Indonesia,
sebarkan PPAT secara merata. Selain itu saya juga minta IPPAT untuk terus
lakukan pelatihan kode etik kepada para anggotanya," tambah Hadi.
Adapun pada kesempatan tersebut,
Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap meluncurkan buku Pedoman Pembuatan akta-akta PPAT.
Turut hadir pada kesempatan
tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, pejabat pimpinan tingggi
madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, Bupati Manggarai Barat, Majelis Kehormatan
dan Dewan Pakar IPPAT, pengurus IPPAT Pusat, pengurus IPPAT Wilayah dari
seluruh Provinsi se-Indonesia, Pengurus IPPAT daerah Kabupaten/Kota
se-Indonesia dan Undangan lainnya. (Biro APS NTT)
