"Tahun lalu itu dapat terjadi perlawanan yang dahsyat dari masyarakat, yang kemudian harus berhadapan dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian. dan ini juga ulah PT. flobamor. Masyarakat dipukul dan ditangkap karena dituding mengganggu keamanan publik", ungkap ketua Pemantau Keungan Negara (PKN) Mabar itu.
Logam menambahkan Pemprov melalui BUMD sudah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, tidak demokratis serta tidak berpihak kepada masyarkat.
"Inikan bertentangan dengan prinsip kita dalam bernegara. Kenapa disaat kawasan wisata TNK dan Labuan Bajo umumnya belum terkenal, PT. Flobamora tidak mau mengambil bagian untuk terlibat dalam memajuakan pariwisata disini? Giliran sudah tenar dan punya brand sekarang, mereka mau caplok," jelas Logam.
